SUDAH SIAPKAH INDONESIA MEMULAI "NEW NORMAL"

SUDAH SIAPKAH INDONESIA MEMULAI "NEW NORMAL  ERA"

 

 

 

 

 

 

Sudah sejak lama para menteri Presiden Joko Widodo mengidam-ngidamkan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan dalih membangkitkan perekonomian, sederet rencana telah disiapkan untuk membuka kembali aktivitas sosial ekonomi di tengah lonjakan kasus virus corona. 

Padahal, para ahli telah memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena jika sampai mengambil kebijakan prematur, tidak menutup kemungkinan Indonesia bakal mengalami dampak wabah yang lebih besar dan krisis ekonomi berkepanjangan.

Hal itu juga disampaikan oleh dr Corona Rintawan, seorang ahli kedaruratan medis yang sempat menjabat sebagai staf ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saat mengemukakan pandangannya dengan Asia Times.

Menurutnya, pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat buruk untuk Indonesia. Ia menggarisbawahi bagaimana kebijakan ‘new normal’ yang digagas Jokowi saat ini bisa mengundang lebih banyak infeksi dan ketidakpastian ketimbang mengeluarkan Indonesia dari jerat krisis ekonomi dan kesehatan. 

“Tampaknya kementerian berusaha menunjukkan dukungan mereka kepada presiden dengan berlomba menerapkan konsep new normal ini dalam waktu sesingkat mungkin, terlepas dari apakah masyarakat siap atau apakah tindakan itu perlu dilakukan.”

Ia melanjutkan, jika pemerintah nekat mengambil keputusan untuk kembali membuka kegiatan ekonomi, agama, dan sosial tanpa didukung langkah-langkah untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan, kebijakan ini hanya akan menimbulkan ledakan infeksi. Tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, kebijakan new normal hanya akan menjadi masalah besar.

Perekonomian kembali dibuka, sementara saran ahli agar tidak meremehkan pandemi dan mencegah gelombang kedua diabaikan. Padahal, pemerintah telah mengumumkan lonjakan kasus COVID-19 hingga 1.000 kasus per hari pada 6 Juni lalu.

“Ada lonjakan besar yang diumumkan baru-baru ini. Itu ditelusuri kembali ke dua minggu lalu, yang mungkin bertepatan dengan perayaan Idul Fitri. Orang-orang masih berdoa bersama, meskipun Muhammadiyah tegas dalam nasihatnya agar orang-orang tinggal di rumah,” ujarnya. 

“Kumpulan infeksi baru ini akan menyebabkan lonjakan infeksi lebih lanjut di kemudian hari. Ketika Anda mengatakan 'new normal' orang akan menganggap bahwa sekarang semuanya bisa kembali normal."

“Ini karena mereka tidak ingin mendapat masalah jika jumlah kematian kemudian meningkat. Pemimpin daerah mana yang ingin disalahkan saat 'new normal' sedang dilaksanakan?”

Adapun bagian terbesar dari anggaran COVID-19 adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat berupa bantuan tunai, bantuan makanan, dan subsidi listrik. Di seluruh wilayah, dari tingkat menteri, gubernur, hingga wali kota kerap memamerkan seremonial dengan foto saat menerima bantuan sebagai bentuk dari publikasi. 

Namun nyatanya, pemberian bantuan justru mengalami salah sasaran. Akibatnya, dana bantuan COVID-19 di seluruh Indonesia ada dalam pengawasan yang ketat. 

Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia baru-baru ini mengkritik Kementerian Sosial karena menggunakan data kemiskinan yang sudah ketinggalan zaman dari tahun 2014. Ketidakmampuan atau keengganan pemerintah daerah untuk memperbarui dan memelihara database penerima kesejahteraan, juga telah menghambat pengiriman bantuan.

Meskipun ada tanda-tanda ketidakmampuan dan kebingungan, Jokowi belum mengganti satupun anggota kabinetnya. Alih-alih memperbaiki keadaan, setiap kebijakan pemerintah saat ini justru rentan menimbulkan masalah baru dan membawa Indonesia ke krisis yang lebih buruk. 

semoga saja kita dapat menghadapi situasi ini, khusunya bertahan hidup di kondisi "NEW NORMAL" ini. 

Terimakasih sudah membaca, silahkan comnment dan share.😇😇😇